Skip to main content

Cara Membuat Surat Izin Prakti di DPMPTSP Kab. Tangerang

Surat izin praktik (SIP) merupakan syarat wajib bagi Nakes (Tenaga Kesehatan) dan Named (Tenaga Medis) untuk melakukan praktik baik secara mandiri maupun di Fasilitas Layanan Kesehatan (fasyankes). Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dimana sudah kita bahas pada artiker sebelumnya.

Untuk pembuatan surat izin praktik (SIP) mengacu pada ketentuan undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan dimana syarat untuk mendapatkan surat izin praktik (SIP) hanya ada 2, yaitu STR yang masih berlaku dan tempat praktik.

Namun kewenangan penerbitan surat izin praktik (SIP) berada pada pemerintah masing-masing daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu  (DPMPTSP) melalui sistem yang terintegrasi bersama dinas kesehatan kab./kota.

Dalam proses penerbitan surat izin praktik (SIP), masing-masing pemerintah daerah mempunyai aturan syaratnya sendiri dan tak heran kita akan temui syarat yang berbeda-beda dalam proses tersebut di masing-masing pemerintah daerah. 

Dalam hal ini, kita akan membahas cara dan syarat permohonan surat izin praktik (SIP) khususnya di wilayah Kab. Tangerang, Tigaraksa.


Syarat yang di perlukan untuk melakukan permohonan pembuatan surat izin praktik (SIP) di Kab. Tangerang, sebagai berikut :

1. Surat izin praktik (SIP) Dokter/Dokter Spesialis :
syarat-syarat yang diperlakukn untuk mendapatkan surat izin praktik (SIP) dokter/dokter spesialis :
a. Surat Permohonan yang ditujukan ke DPMPTSP Kab. Tangerang 
b. Surat Keterangan Domisili Asli (Jika Alamat KTP dan domisili berbeda)
c. Foto Copy SIP Ke 1/2 jika sudah mempunyai SIP ditempat lain atau surat pernyataan belum memiliki SIP
d. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasyankes milik pemerintah atau pada instansi/fasyankes lain secara purna waktu
e. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah
f.Surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan 
g. Surat Keterangan dari Fasyankes tempat praktik (Asli)
h. Foto Copy ijazah DU/Drg/Dsp
i. STR Salinan Asli ke 1/2/3 (untuk STR/E-STR yang terbit sebelum bulan feb 2024)  E-STR yang terbit setelah bulan Feb 24 tidak perlu Hardcopy

Setalah data-data disiapkan, kita dapat mengupload ke dalam web DPMPTSP Kab. Tangerang yang lebih dikenal dengan sipinter.

Demikianlah informasi terkait pembuatan surat izin praktik (SIP) dokter/dokter spesialis, jika ada pertanyaan terkait kendala bisa menghubungi kami di email: nevada.bagas@gmail.com



Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

TINDAK PIDANA TERTENTU

Tindak pidana tertentu (TIPITER) Istilah tindak pidana tertentu atau TIPITER sebagaimana aturan Pasal-pasal yang dimuat dalam Buku II dan III Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), adalah meliputi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Disebut sebagai tertentu karena tindak kejahatan yang dimaksud bukan delik pidana yang terjadi secara umum. Ada beberapa faktor diantaranya yang menjadikan sifat perbuatan menjadi tindak pidana tertentu yakni :   Faktor hubungan atau adanya kedekatan emosional antara pelaku dan korban sebelum terjadi tindak pidana. Faktor keadaan atau situasi pada tempat kejadian perkara (locus delicti).   Faktor obyek tindak pidana yang memiliki ciri khas dari kondisi umumnya. Faktor pemberatan pidana karena adanya gabungan tindak pidanan lain yang dilakukan secara bersama. BACA JUGA: YURISPRUDENSI Sebagai contoh, apabila peristiwa pencurian umum antara pelaku dan korbanya tidak pernah saling kenal atau tidak ada hubungan ke...
Post a Comment
Read more

HAK JAMINAN KESEHATAN

sumber :  BELOVEDSPEAR.ORG Seorang pekerja/buruh mestinya harus mengetahui hak-hak apa saja yang dia dapat dari tempat dimana dia bekerja, terutama dari haknya untuk mendapat Jaminan Kesehatan. kadang dalam kondisi perekonomian yang semakin sulit hak-hak pekerja/buruh menjadi abu-abu baik dari pegusahanya sendiri maupun dari pekerjanya/buruh yang kurang memperhatikan hal-hal seperti ini. kondisi yang semakin sulit membuat kebanyakan orang pencari kerja hanya mengutamakan 'yang penting dapat kerja dulu' atau malah pekerja/buruh berfikir 'sudah digaji aja sudah syukur'. Lewat tulisan ini saya mengajak teman-teman semua untuk sejenak membaca peraturan perundang-undangan yang memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja/buruh. Dalam hal ini Negara bersifat memaksa, artinya produk-produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi dan dijalankan oleh siapapun dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia. tak terkecuali Pengusaha-pengusah...
Post a Comment
Read more