Skip to main content

HAK JAMINAN KESEHATAN

sumber : BELOVEDSPEAR.ORG
Seorang pekerja/buruh mestinya harus mengetahui hak-hak apa saja yang dia dapat dari tempat dimana dia bekerja, terutama dari haknya untuk mendapat Jaminan Kesehatan. kadang dalam kondisi perekonomian yang semakin sulit hak-hak pekerja/buruh menjadi abu-abu baik dari pegusahanya sendiri maupun dari pekerjanya/buruh yang kurang memperhatikan hal-hal seperti ini. kondisi yang semakin sulit membuat kebanyakan orang pencari kerja hanya mengutamakan 'yang penting dapat kerja dulu' atau malah pekerja/buruh berfikir 'sudah digaji aja sudah syukur'.

Lewat tulisan ini saya mengajak teman-teman semua untuk sejenak membaca peraturan perundang-undangan yang memang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja/buruh. Dalam hal ini Negara bersifat memaksa, artinya produk-produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib dipatuhi dan dijalankan oleh siapapun dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia. tak terkecuali Pengusaha-pengusaha yang menjalankan usahannya di indonesia wajib untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 99 dikatakan "Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pepres No. 19 Tahun 2016 (Jaminan Kesehatan) Pasal 4 ayat (1) mengatur tentang Jaminan Kesehatan bagi pekerja/buruh. "Pekerja bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang terdiri atas Pekerja Penerima Upah dan Anggota Keluarganya". sesuai pasal 5 ayat (1), Anggota Keluarga meliputi :

1. Istri / suami yang sah
2. Anak Kandung
3. Anak tiri dari perkawinan yang sah
4. Anak angkat yang sah
5. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang




Dari uraian diatas jelas sudah peran Negara dalam memenuhi hak-hak para pekerja/buruh walaupun pada kenyataanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pekerja/buruh berhak menanyakan hak-haknya pada managemen perusahan. Oleh karena itu jangan pernah merasa sungkan untuk bertanya, perusahan yang baik tercemin dari managemen yang baik pula. 

Akhirnya satu hal yang harus diingat selain hak-hak kita sebagai pekerja/buruh terpenuhi jangan pernah lupa akan kewajiban pekerja/buruh untuk memajukan perusahaan serta menjaga nama baik perusahaan.
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Cara Membuat Surat Izin Prakti di DPMPTSP Kab. Tangerang

Surat izin praktik (SIP) merupakan syarat wajib bagi Nakes (Tenaga Kesehatan) dan Named (Tenaga Medis) untuk melakukan praktik baik secara mandiri maupun di Fasilitas Layanan Kesehatan (fasyankes). Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia dimana sudah kita bahas pada artiker sebelumnya. Untuk pembuatan surat izin praktik (SIP) mengacu pada ketentuan undang-undang No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan dimana syarat untuk mendapatkan surat izin praktik (SIP) hanya ada 2, yaitu STR yang masih berlaku dan tempat praktik. Namun kewenangan penerbitan surat izin praktik (SIP) berada pada pemerintah masing-masing daerah melalui dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu  (DPMPTSP) melalui sistem yang terintegrasi bersama dinas kesehatan kab./kota. Dalam proses penerbitan surat izin praktik (SIP), masing-masing pemerintah daerah mempunyai aturan syaratnya sendiri dan tak heran kita akan temui syarat yang berbeda-beda dalam proses tersebut di masing-masing ...
Post a Comment
Read more

PERTAMBANGAN PASIR LIAR DI KLATEN

Peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan memerlukan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam pembangunan, peranan tanah bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkatkan pula kebutuhan akan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.                 Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) “Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang Terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat” . Untuk mengantisipasi ketentuan ini agar dapat mencapai sasaran, maka diundangkanlah Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, yang populer dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penguasaan, persediaan dan pemeliharaan bumi dan ruang angka...
Post a Comment
Read more

TINDAK PIDANA TERTENTU

Tindak pidana tertentu (TIPITER) Istilah tindak pidana tertentu atau TIPITER sebagaimana aturan Pasal-pasal yang dimuat dalam Buku II dan III Kitab UU Hukum Pidana (KUHP), adalah meliputi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Disebut sebagai tertentu karena tindak kejahatan yang dimaksud bukan delik pidana yang terjadi secara umum. Ada beberapa faktor diantaranya yang menjadikan sifat perbuatan menjadi tindak pidana tertentu yakni :   Faktor hubungan atau adanya kedekatan emosional antara pelaku dan korban sebelum terjadi tindak pidana. Faktor keadaan atau situasi pada tempat kejadian perkara (locus delicti).   Faktor obyek tindak pidana yang memiliki ciri khas dari kondisi umumnya. Faktor pemberatan pidana karena adanya gabungan tindak pidanan lain yang dilakukan secara bersama. BACA JUGA: YURISPRUDENSI Sebagai contoh, apabila peristiwa pencurian umum antara pelaku dan korbanya tidak pernah saling kenal atau tidak ada hubungan ke...
Post a Comment
Read more