NevadasLaw

Dalam hal melakukan penyidikan pada tindak pidana pajak, hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian apabila dalam melakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan terdapat temuan, maka kejadian tersebut disebut dengan bukti permulaan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bukti permulaan kemudian ditemukannya bukti permulaan terhadap dugaan tindak pindana pajak tersebut maka langkah selanjutnya adalah memeriksa berdasarkan Ruang Lingkup untuk mengembangkan lagi jenis pelanggaran (satu, beberapa, a...

Hai sobat-sobat sekalian, kali ini mari kita membahas dan memahami tugas dan fungsi salah satu divisi / bagian dari organisasi perusahaan. Bagi sobat sekalian yang saat ini sedang menempuh pendidikan Ilmu Hukum, salah satu kesempatan dalam berkarir bagi kalian adalah peluang untuk menjadi seorang atau bagian dari divisi yang sangat berperan penting dalam suatu organisasi perusahaan yaitu divisi HRD. Dimana diposisi tersebut dibutuhkan SDM (sumber daya manusia) yang berkompeten, karena nantinya di divisi tersebut semua kebijakan dipublikasikan ke seluruh divisi/bagian yang ada di suatu perusahaan. Peran HRD sangat penting, karena  menuntut pengetahuan seorang HRD tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk diterapkan pada perusahaan dimana dia bekerja. Salah satu landasan hukum yang dipakai oleh HRD adalah Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana pada undang-undang tersebut mengatur segala ketentuan-ketentuan hak dan kewajib...

Sebagaimana kita ketahui, dasar perusahaan untuk menggerakan suatu usaha yang didalamnya terdapat suatu perikatan antara pihak pengusaha dan pihak buruh/pekerja adalah aturan dasar yang memuat hak dan kewajiban antara pihak pengusaha dan pihak buruh/pekerja. Aturan tersebut harus dituangkan dalam suatu keputusan yang disetujui dan dipahami oleh para direksi serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena harus didaftarkan dan disahkan oleh pihak pemerintah dalam hal ini ada Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam menjalankan organisasi, perusahaan harus bersifat terbuka atas segala informasi atau kebijakan yang harus disebar-luaskan agar para buruh/pekerja mengetahui dan memahami apa yang menjadi Kewajibannya dan apa yang menjadi Haknya. Ketentuan atas aturan tersebut dituangkan dalam aturan dasar  perusahan yang telah disahkan oleh kementerian ketenagakerjaan yang disebut PP atau peraturan perusahaan dimana setiap pasal terdapat hak dan kewajiban antara pengusaha dan bu...

Sejarah Dan Pengeritian Perpajakan Dalam teori asal mula negara, jauh sebelum Romawi & Yunani kuno maupun Mesir di zaman Firaun telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk, yang disebut : l’etat, Staat, State, negara, yang punya unsur: daerah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan, Rousseau mengajukan teori yang bisa menjawab mengapa penduduk harus patuh pada pemerintah negaranya, yaitu teori “Le Contract Social” atau perjajian masyarakat. Dalam teori ini difiksikan bahwa penduduk pada zaman dahulu hidup dalam gua, di atas pohon, bukit dan terpisah dalam kelompok kecil, mereka akan lebih kuat apabila  bersatu baik dlm menghadapi musuh, binatang buas, maupun bencana alam. Oleh karena itu penduduk kemudian mengadakan perjajian Le contract social , dimana sebagian dari hak mereka di serahkan kepada suatu wadah yang mengurus kepentingan bersama. Pemerintah sebagai suatu organisasi yang mengelola negara mempunyai fungsi: Melaksanakan penertiban guna ...

Seorang karyawan dari Kontraktor Minyak dan Gas Bumi dipindahkan dari jakarta ke daerah lokasi pengeboran minyak di kalimantan Timur. Pada waktu ia bertugas di jakarta, ia mendapat perumahan dari perusahaan yang disewa dari pihak ketiga seharga RP. 20.000.000,- setahun. Dengan kepindahannya ke Kalimantan timur ia beserta keluarga bertempat tinggal di  Kalimantan Timur dengan menempati rumah yang disediakan oleh perusahaan yang juga disewa dari pihak lain seharga Rp. 20.000.000,- per tahun. Daerah lokasi pengeboran minyak tersebut atas permohonan perusahaan telah dinyatakan sebagai daerah terpencil sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Masalah yang timbul ialah karyawan tersebut mengeluh kepada pimpinan perusahaan bahwa dengan kepindahannya ke lokasi pengeboran itu beban pajak yang harus dibayar menjadi jauh lebih tinggi, padahal gaji, tunjangan dan nilai rumah yang diterima dari perusahaan tidak mengalami kenaikan sama sekali.

Perbedaan antara hukum Acara Perdata dengan  Hukum Acara Pidana dari berbagai segi, Kansil (1982: 75 dst) menyebutkan adanya perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana sebagai berikut :

Surat kuasa yang digunakan oleh kuasa hukum untuk mewakili klien beracara dipengadilan disyaratkan menggunakan surat kuasa  yang bersifat khusus dan mempunyai 19 KOMPONEN PENTING dalam penulisannya. Berikut adalah contoh surat kuasa khusus yang biasa digunakan oleh kuasa hukum :